KAWASAN Semenanjung Kampar-Kerumutan diinisiasi sebagai pilot nasional implementasi FOLU Net Sink 2030. Dua landscap tersebut sebagian besar dikelola oleh pihak swasta dalam bentuk konsesi, oleh karena itu penting melibatkan sektor swasta dalam komitmen restorasi dan pemulihan ekosistem Semenjung Kampar-Kerumutan.
Kontribusi dalam melakukan pengurangan emisi dapat mendukung pencapaian target nasional Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. Pemerintah Kabupaten Siak dan Pelalawan telah menyatakan komitmennya.
“Tentu saja komitmen dari pihak swasta juga penting untuk didapatkan melalui forum ini,” kata Direktur Perkumpulan Elang, Janes Sinaga pada Focus Group Discussion (FGD) dengan sektor swasta dalam rangka diseminasi inisiatif restorasi dan pemulihan ekosistem Semenanjung Kampar – Kerumutan dengan pendekatan FOLU Net Sink sebagai solusi iklim Riau untuk global di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Detail penguasaan konsesi di Semenjung Kampar Kerumutan adalah HTI seluas ± 611.780 hektar, HGU seluas 241.824 hektar dan Restorasi Ekosistem (RE) seluas 130.000 hektar. Ekosistem Semenanjung Kampar dan Kerumutan merupakan hamparan hutan rawa gambut luas dengan keanekaragaman hayati yang khas.
FOLU Net Sink 2030 merupakan sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi.
Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq dalami laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Republik Indonesia, mengatakan, sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yaitu tercapainya tingkat emisi GRK sebesar minus 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.
“FOLU Net Sink 2030 juga mendukung net zero emission sektor kehutanan dan untuk memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR 2050),” jelas Hanif Faisol Nurofiq pada acara sosialisasi sub nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (13/02/2023).
Berdasarkan rilis yang diterima Bentalanews.id, pihak swasta yang hadir dalam FGD private sector tersebut menyampaikan komitmen keberlanjutan yang telah dilakukan masing-masing perusahaan. Deputy Director of Corporate Strategic & Relation APP, Iwan Setyawan mempresentasikan kebijakan APP terkait pengelolaan gambut berkelanjutan. Khaerul Basyar, Stakeholder Relation Manager APRIL mempresentasikan kesesuaian FOLU Net Sink dengan Program APRIL 2030.
Selain itu KADIN yang diwakili oleh Silverius Oscar Unggul menyampaikan pentingnya kolaborasi dan pentingnya tracebility dalam bisnis kehutanan kedepan dan mengembangkan regenerative bisnis. Sementara Direktur Sekretariat APHI, Purwadi menyampaikan saran penting pendekatan lanskap dan menyarankan untuk menyusun matriks rencana operasionalisasi FOLU yang dapat disumbangkan oleh pemegang konsesi.
Pemerintah Kabupaten Siak yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Siak, Wan Muhammad Yunus menyampaikan dukungan terhadap inisiatif tersebut dan siap berperan dalam sektor other land uses yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Kepala DLH Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra mengatakan bahwa hal tersebut bagian dari inisitif sedekah oksigen yang digalakkan oleh Bupati. Inisiatif ini juga akan menjadi salah satu bagian dalam penyusunan KLHS Kabupaten Pelalawan dan mencari peluang jasa lingkungan yang dapat dikembangkan..
Di akhir diskusi, Direktur Manka, Juliarta Bramansa Ottay yang bertindak sebagai pemandu diskusi menyampaikan beberapa kesepakatan penting, yaitu pertama, mengembangkan plaform untuk pencatatan (repository) penghitungan emisi tingkat lansekap,
Kedua, pengembangan dan perumusan kelembagaan di tingkat lansekap. Ketiga, penyampaian progress inisiatif yang dilakukan di COP 28, Dubai.
Untuk mendukung hal tersebut disepakati akan dibuat tim perumus yang terdiri dari berbagai pihak yang hadir di FGD dan identifikasi pemangku kepentingan lain seperti masyarakat, GAPKI, BKSDA dan lain-lain. Tim perumus ini akan melakukan pertemuan pada awal April 2023.*
Penulis: Hermawan Hariadi
Editor: WD Utami
